www.AlvinAdam.com


Warta 24 Sulawesi Tenggara

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On 18.41

MTQ ke VI Bombana Resmi Dibuka, Ini Permintaan Tafdil

MTQ ke VI Bombana Resmi Dibuka, Ini Permintaan Tafdil
MTQ VI BOMBANA - Bupati Bombana melantik para Dewan Hakim dan Juri yang ditugaskan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke VI di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana, Senin (19/2/2018). Dalam kegiatan itu, Tafdil meminta ke seluruh peserta agar bisa bersaing sesuai prosedur yang ada serta tunjukan kemampuan untuk menjadi perwakilan daerah di MTQ ke 37 di Kabupaten Buton Utara. (MUHAMMAD JAMIL/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA. COM, RUMBIA â€" Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke -VI di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dibuka oleh Bupati Bombana, H. Tafdil di ruang terbuka hijau (RTH), Senin (19/2/2018).

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan selama lima hari yang diawali dengan pawai seluruh Kafilah dari 22 Kecamatan di daerah itu. Kemudian, dilanjutkan dengan pelantikan seluruh dewan hakim dan dewan juri yang ditugaskan dalam perhelatan kegiatan itu.

“Pelaksanaan MTQ ini merupakan agenda rutin dari pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kabupaten Bombana harus menyesuaikan dengan merekrut qari dan qariah serta seluruh peserta juara untuk mewakili daerah ini ke tingkat Provinsi Sultra di MTQ Ke-37 yang akan dipusatkan di Kabupaten Buton Utara,” terang Tafdil di RTH Bombana, Senin (19/2/2018).

MTQ ke VI Bombana Resmi Dibuka, Ini Permintaan Tafdil

Ia meminta kepada seluruh peserta MTQ agar bisa berkompetisi dengan baik, dan mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki sehingga bisa menjadi juara dan mewakili Bombana hingga ke tingkat Nasional.

” Pada hakikatnya, p enyelenggaraan MTQ ini adalah upaya menegakkan ukhuwah islami di muka bumi. Jadi, mari kita berkarya tunjukan kemempuanmu untuk menjadi andalan daerah ini,” ujarnya.

Ia pula menyampaikan bahwa dalam program pemerintah daerah telah dituangkan dalam program Gembira. Di mana, dalam program itu telah direalisasikan dana insentif untuk semua Imam dan Guru mengaji.

Tafdil berharap kepada seluruh penerima insentif tersebut agar tidak hentinya mengajar putera puteri daerah, dan mendorong peningkatan kualitas anak dalam membaca Al-quran

Sementara Ketua Panitia kegiatan MTQ Bombana, Jumaing mengatakan bahwa kegiatan tersebut ada 8 jenis perlombaan yang akan digeluti selama lima hari meliputi Musabaqah Tilawatil Quran,Tartil Quran, Hifzil Quran, Syahril Quran, Tafsir Quran, Musabaqah Makalah Alquran dan Qasidah Bintang Vokalis. (B)

Reporter : Muhammad Jamil
Editor : Kiki

Sumber: Google News | Warta 24 Bombana

thumbnail

Posted by On 18.41

Kemenkop Dukung Pembentukan BLUD Dana Bergulir di Daerah

BUTON UTARA, Indotimes.co.id â€" Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB) di daerah guna mendukung akses pembiayaan bagi KUMKM.

Minimnya jumlah personil dari LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop dan UKM, serta tidak diperbolehkan LPDB-KUMKM membuka cabang di daerah menjadi alasan mengapa perlunya BLUD-DB.

“Alasan berdirinya BLUD-DB di berbagai daerah, selain kemampuan fiskal di daerah yang terbatas, di sisi yang lain LPDB-KUMKM minim jumlah personil dan tidak boleh membuka cabang di daerah, yang menyebabkan layanan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal,” kata Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop dan UKM, Supr apto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Kulisusu, Buton Utara, Selasa (20/2).

Acara FGD ini dibuka secara oleh Bupati Buton Utara Abu Hasan, dengan dihadiri Ketua Komisi II DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Pembangunan Ekonomi, BKD, Bappeda, dan dinas terkait. Sedangkan hadir sebagai narasumber yakni, Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop Suprapto, Pendiri BLUD-DB Provinsi Lampung Pahala Tampubolon, serta Tenaga Ahli LPDB-KUMKM Tamim Saefudin.

Ditambahkannya, pos anggaran dana bergulir tidak lagi sebatas mengandalkan APBD, tetapi juga sudah bisa bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. Sampai dengan saat ini sudah ada 5 BLUD-DB yang bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. Namun menurutnya yang terbaik adalah Kabupaten Tangerang, sehingga sangat direkomendasikan sebagai tempat studi banding.

Tamim juga menyampaikan dukungan atas pembentukan BLUD-DB di Buton Utara. Menurut dia pendirian BLU sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pen gelolaan keuangan negara, dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi birokrasi anggaran. Sebab lanjut Tamim, BLU merupakan wadah implementasi konsep mewirausahakan pemerintah dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah.

“BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan,” ujar Tamim.

Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengungkapkan bahwa kondisi KUMKM di daerahnya rata-rata cenderung belum berkembang, bahkan ada yang “hidup segan, mati tak mau”.

Menurut Hasan, permasalahan utama yang dihadapi KUMKM adalah terkait sulitnya akses permodalan. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar dibentuknya BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.

“Saya adalah Bupati pertama yang berkunjung ke kantor LPDB-KUMKM untuk melakukan konsultasi terkait Pembentukan BLUD Dana Bergulir dan kemungkinan terjalinnya kerjasama dengan LPDB-KUMKM apabila BLUD tersebut nanti berhasil dibentuk,” ucap Hasan.

Menurut Bupati yang sudah menjabat selama 2 tahun ini, Sumber Daya Alam di Buton Utara sangat melimpah, namun untuk mengelolanya diperlukan sumber permodalan. Maka kehadiran BLUD-DB diharapkan bisa menjawab kebutuhan permodalan pelaku UMKM yang mengolah komoditi Buton Utara.

“Ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk dapat mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Buton Utara. Namun demikian, perlu permodalan untuk dapat melakukannya,“ katanya.

Guna mendukung pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara ini, Hasan menyampaikan langkah utama yang harus disiapkan adalah payung hukum. Selain akan membuat Peraturan Bupati (Perbub), Hasan juga mengaku akan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda). Dia berharap FGD ini bisa menelorkan hasil keputusan yang konkrit berkaitan dengan percepatan pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.

“Produk Unggulan Buton Utara adalah pertanian organik, kebijakan pemerintah untuk mend ukung program tersebut adalah dengan Program Eksplorasi Lahan dan subsidi bagi para petani (bibit, lahan, dan pupuk). Hadirnya BLUD-DB tentu akan semakin memperkuat akses permodalan bagi para petani,” ujar Hasan.

Pada akhir acara seluruh peserta FGD menandatangi kesepakatan bersama terkait percepatan pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.

Hal ini dilakukan agar progress pembentukan BLUD-DB bisa diawasi setiap tahapannya, serta sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah Buton Utara dalam membentuk BLUD DB di wilayahnya.

Sumber: Google News | Warta 24 Buton

thumbnail

Posted by On 18.41

Soal Pemekaran Kepulauan Buton, Ini Kata Menteri Tjahjo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo

ZONASULTRA.COM, KENDARI â€" Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mempertimbangkan permintaan mantan Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata untuk segera memekarkan Kepulauan Buton (Kepton) sebagai provinsi baru.

Ditemui awak media usai melantik Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi di kantor Gubernur Sultra, Senin (19/2/2018), Tjahjo menjelaskan pihaknya masih akan memperhatikan hal itu sebab pengajuan pemekaran di Kemendagri sudah mencapai 314 daerah otonomi baru.

“Dan itu kan juga perlu dana perlu sumber daya manusia, tidak mungkin mengurangi anggaran daerah. Makanya dengan kebijakan pak Presiden dengan membangun, saya menunda d ulu moraturium ini,” jelasnya.

Terkait dengan penundaan moratorium pemekaran daerah otonomi baru itu, lanjutnya, akan dilakukan hingga pertumbuhan dan keuangan mencukupi.

“314 loh tambah provinsi kabupaten kota, kalau 5 atau 10 tidak masalah. Ini 314 loh ada hak setiap daerah harus ada, kalau hanya diambil 10 diambil 100 pasti yang lain akan marah,” ucapnya.

“Jadi mari kita lihat dengan baik bagaimana postur anggaran, bagaimana postur pemerintahan, tata kelola,” tutupnya.

Saleh Lasata telah memohon izin kepada Mendagri agar pemerintah pusat segera memekarkan Kepulauan Buton sebagai provinsi baru guna menunjang pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

Hal itu diungkapkan Saleh saat pelantikan Teguh Setyabudi selaku Pj Gubernur Sultra oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/2/2018). (B)

Reporter: Randi Ardiansyah
Editor: Ju mriati

Sumber: Google News | Warta 24 Buton

thumbnail

Posted by On 18.41

MTQ ke VI Bombana Resmi Dibuka, Ini Permintaan Tafdil

MTQ ke VI Bombana Resmi Dibuka, Ini Permintaan Tafdil
MTQ VI BOMBANA - Bupati Bombana melantik para Dewan Hakim dan Juri yang ditugaskan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke VI di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana, Senin (19/2/2018). Dalam kegiatan itu, Tafdil meminta ke seluruh peserta agar bisa bersaing sesuai prosedur yang ada serta tunjukan kemampuan untuk menjadi perwakilan daerah di MTQ ke 37 di Kabupaten Buton Utara. (MUHAMMAD JAMIL/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA. COM, RUMBIA â€" Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke -VI di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dibuka oleh Bupati Bombana, H. Tafdil di ruang terbuka hijau (RTH), Senin (19/2/2018).

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan selama lima hari yang diawali dengan pawai seluruh Kafilah dari 22 Kecamatan di daerah itu. Kemudian, dilanjutkan dengan pelantikan seluruh dewan hakim dan dewan juri yang ditugaskan dalam perhelatan kegiatan itu.

“Pelaksanaan MTQ ini merupakan agenda rutin dari pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kabupaten Bombana harus menyesuaikan dengan merekrut qari dan qariah serta seluruh peserta juara untuk mewakili daerah ini ke tingkat Provinsi Sultra di MTQ Ke-37 yang akan dipusatkan di Kabupaten Buton Utara,” terang Tafdil di RTH Bombana, Senin (19/2/2018).

MTQ ke VI Bombana Resmi Dibuka, Ini Permintaan Tafdil

Ia meminta kepada seluruh peserta MTQ agar bisa berkompetisi dengan baik, dan mengeluarkan segala kemampuan yang dimiliki sehingga bisa menjadi juara dan mewakili Bombana hingga ke tingkat Nasional.

” Pada hakikatnya, p enyelenggaraan MTQ ini adalah upaya menegakkan ukhuwah islami di muka bumi. Jadi, mari kita berkarya tunjukan kemempuanmu untuk menjadi andalan daerah ini,” ujarnya.

Ia pula menyampaikan bahwa dalam program pemerintah daerah telah dituangkan dalam program Gembira. Di mana, dalam program itu telah direalisasikan dana insentif untuk semua Imam dan Guru mengaji.

Tafdil berharap kepada seluruh penerima insentif tersebut agar tidak hentinya mengajar putera puteri daerah, dan mendorong peningkatan kualitas anak dalam membaca Al-quran

Sementara Ketua Panitia kegiatan MTQ Bombana, Jumaing mengatakan bahwa kegiatan tersebut ada 8 jenis perlombaan yang akan digeluti selama lima hari meliputi Musabaqah Tilawatil Quran,Tartil Quran, Hifzil Quran, Syahril Quran, Tafsir Quran, Musabaqah Makalah Alquran dan Qasidah Bintang Vokalis. (B)

Reporter : Muhammad Jamil
Editor : Kiki

Sumber: Google News | Warta 24 Bombana

thumbnail

Posted by On 18.41

Kemenkop Dukung Pembentukan BLUD Dana Bergulir di Daerah

BUTON UTARA, Indotimes.co.id â€" Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB) di daerah guna mendukung akses pembiayaan bagi KUMKM.

Minimnya jumlah personil dari LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop dan UKM, serta tidak diperbolehkan LPDB-KUMKM membuka cabang di daerah menjadi alasan mengapa perlunya BLUD-DB.

“Alasan berdirinya BLUD-DB di berbagai daerah, selain kemampuan fiskal di daerah yang terbatas, di sisi yang lain LPDB-KUMKM minim jumlah personil dan tidak boleh membuka cabang di daerah, yang menyebabkan layanan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal,” kata Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop dan UKM, Supr apto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Kulisusu, Buton Utara, Selasa (20/2).

Acara FGD ini dibuka secara oleh Bupati Buton Utara Abu Hasan, dengan dihadiri Ketua Komisi II DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Pembangunan Ekonomi, BKD, Bappeda, dan dinas terkait. Sedangkan hadir sebagai narasumber yakni, Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop Suprapto, Pendiri BLUD-DB Provinsi Lampung Pahala Tampubolon, serta Tenaga Ahli LPDB-KUMKM Tamim Saefudin.

Ditambahkannya, pos anggaran dana bergulir tidak lagi sebatas mengandalkan APBD, tetapi juga sudah bisa bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. Sampai dengan saat ini sudah ada 5 BLUD-DB yang bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. Namun menurutnya yang terbaik adalah Kabupaten Tangerang, sehingga sangat direkomendasikan sebagai tempat studi banding.

Tamim juga menyampaikan dukungan atas pembentukan BLUD-DB di Buton Utara. Menurut dia pendirian BLU sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pen gelolaan keuangan negara, dan mendorong perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi birokrasi anggaran. Sebab lanjut Tamim, BLU merupakan wadah implementasi konsep mewirausahakan pemerintah dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah.

“BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan,” ujar Tamim.

Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengungkapkan bahwa kondisi KUMKM di daerahnya rata-rata cenderung belum berkembang, bahkan ada yang “hidup segan, mati tak mau”.

Menurut Hasan, permasalahan utama yang dihadapi KUMKM adalah terkait sulitnya akses permodalan. Hal inilah yang menjadi alasan mendasar dibentuknya BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.

“Saya adalah Bupati pertama yang berkunjung ke kantor LPDB-KUMKM untuk melakukan konsultasi terkait Pembentukan BLUD Dana Bergulir dan kemungkinan terjalinnya kerjasama dengan LPDB-KUMKM apabila BLUD tersebut nanti berhasil dibentuk,” ucap Hasan.

Menurut Bupati yang sudah menjabat selama 2 tahun ini, Sumber Daya Alam di Buton Utara sangat melimpah, namun untuk mengelolanya diperlukan sumber permodalan. Maka kehadiran BLUD-DB diharapkan bisa menjawab kebutuhan permodalan pelaku UMKM yang mengolah komoditi Buton Utara.

“Ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk dapat mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Buton Utara. Namun demikian, perlu permodalan untuk dapat melakukannya,“ katanya.

Guna mendukung pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara ini, Hasan menyampaikan langkah utama yang harus disiapkan adalah payung hukum. Selain akan membuat Peraturan Bupati (Perbub), Hasan juga mengaku akan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda). Dia berharap FGD ini bisa menelorkan hasil keputusan yang konkrit berkaitan dengan percepatan pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.

“Produk Unggulan Buton Utara adalah pertanian organik, kebijakan pemerintah untuk mend ukung program tersebut adalah dengan Program Eksplorasi Lahan dan subsidi bagi para petani (bibit, lahan, dan pupuk). Hadirnya BLUD-DB tentu akan semakin memperkuat akses permodalan bagi para petani,” ujar Hasan.

Pada akhir acara seluruh peserta FGD menandatangi kesepakatan bersama terkait percepatan pembentukan BLUD-DB di Kabupaten Buton Utara.

Hal ini dilakukan agar progress pembentukan BLUD-DB bisa diawasi setiap tahapannya, serta sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah Buton Utara dalam membentuk BLUD DB di wilayahnya.

Sumber: Google News | Warta 24 Buton

thumbnail

Posted by On 18.41

Soal Pemekaran Kepulauan Buton, Ini Kata Menteri Tjahjo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo

ZONASULTRA.COM, KENDARI â€" Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mempertimbangkan permintaan mantan Plt Gubernur Sultra Saleh Lasata untuk segera memekarkan Kepulauan Buton (Kepton) sebagai provinsi baru.

Ditemui awak media usai melantik Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi di kantor Gubernur Sultra, Senin (19/2/2018), Tjahjo menjelaskan pihaknya masih akan memperhatikan hal itu sebab pengajuan pemekaran di Kemendagri sudah mencapai 314 daerah otonomi baru.

“Dan itu kan juga perlu dana perlu sumber daya manusia, tidak mungkin mengurangi anggaran daerah. Makanya dengan kebijakan pak Presiden dengan membangun, saya menunda d ulu moraturium ini,” jelasnya.

Terkait dengan penundaan moratorium pemekaran daerah otonomi baru itu, lanjutnya, akan dilakukan hingga pertumbuhan dan keuangan mencukupi.

“314 loh tambah provinsi kabupaten kota, kalau 5 atau 10 tidak masalah. Ini 314 loh ada hak setiap daerah harus ada, kalau hanya diambil 10 diambil 100 pasti yang lain akan marah,” ucapnya.

“Jadi mari kita lihat dengan baik bagaimana postur anggaran, bagaimana postur pemerintahan, tata kelola,” tutupnya.

Saleh Lasata telah memohon izin kepada Mendagri agar pemerintah pusat segera memekarkan Kepulauan Buton sebagai provinsi baru guna menunjang pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

Hal itu diungkapkan Saleh saat pelantikan Teguh Setyabudi selaku Pj Gubernur Sultra oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/2/2018). (B)

Reporter: Randi Ardiansyah
Editor: Ju mriati

Sumber: Google News | Warta 24 Buton